Komunitas Sebagai Basis Perkaderan

Oleh: M Saiful Hadi

Proses perkaderan dalam komunitas perlu adanya perhatia khusus selain perkaderan formal yang ada dalam suatu organisasi. Pasalnya kader kritis, dan mempunyai sensitifitas harus diubah menjadi kader kontruktif, karena sangat mungkin yang kritis menjadi anarkis.

Suara kritis perlu adanya pengelolaan melalui komunitas. Kerap ditemukan sekelompok atau beberapa orang yang hanya menuliskan lawan koruptor dan membuat selembaran-selembaran. Jika seperti itu dirasa tukang becak pun bisa melakukan hal itu, posisi seorang intelektual tidak bisa seperti itu pemikiran seorang cendekiawan harus konstruktif.

Maka perlu adanya komunitas yang mewadahi orang orang kritis itu, cara penyusunan peraturan adalah sumbernya, bisa saja selembaran-selembaran itu bertebaran namun tidak bisa mencapai sumbernya, hanya produk produk kebijakan saja yang tampak sehingga sumbernya tidak sampai. Seorang intelektual tidak hanya bisa berkomentar dengan fenomena yang ada, tapi bisa menjadi bagian orang yang merumuskan membangun produk kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat bukan untuk kebutuhan pemodal.

Pembangunan komunitas bisa membangun menciptakan, untuk ikut andil untuk menjadi tim penyusun. Tidak hanya komentar dan kritik itu sudah baik, namun kadang orang yang kita kritik tidak mempunyai kapasitas yang baik, kurangnya kapasitas yang baik bisa di manfaatkan oleh kepentingan kepentingan pemodal, sehingga peraturan peraturan yang ada memihak pada pemodal. Karena dalam dinamika politik orang pintar kerap kali kalah popular dengan orang biasa yang tidak memiliki kapasitas dalam bidangnya namun mempunyai kepentingan yang tidak mempertimbangkan kemampuan.

“Jihad konstitusi yang telah dilakukan Muhammadiyah adalah bagian dari meluruskan kiblat bangsa tersebut, Muhammadiyah harus turut bertanggung jawab dengan keadaan bangsa hari ini, karena Muhammadiyah turut mendirikan bangsa,” Din Syamsuddin dalam acara Pengajian rutin Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Lamongan di SMK Muhammadiyah 5 Babat, Ahad (29/1).

Pembentukan komunitas mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, berarti memahami ide-ide, adatistiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan lil’alamin.

Perkaderan berbasis Komunitas merupakan bentuk aktualisasi pergerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok khusus yang disebut “komununitas”. Namun dalam komunitas tersebut perlu dikembangkan pendekatan dan strategi yang lebih relevan untuk menghaapi berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat sesuai dengan karakternya masing-masing ke dalam suatu model perkaderan yang aktual.

Komunitas adalah sebuah kelompok dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam suatu komunitas para individu yang hidup di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Relasi dan pola hidup komunitas pada ummnya homogen, yang terdiri atas berbagai kelompok, sehingga dapat dijumpai heterogenitas komunitas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

“Komunitas adalah sebuah konsep dan strategi yang disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang menjadi objeknya. Misalnya, untuk di kalangan penggemar seni budaya, penggemar teknologi, otomotif, Pendidikan untuk rakyat, dibagi dalam dua yaitu kelas menengah kebawah dan kelas menengah atas kebutuhan mereka akan berbeda satu dengan yang lainnya. Pemahaman terhadap konsep-konsep dasar keagamaan islam yang menjadi pegangan mereka juga berbeda. Boleh jadi kelas menengah lebih kosmopolit, dan melihat fungsi agama sebagai pendorong untuk melakukan amal kebajikan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara itu, di kalangan kelompok masyarakat kelas menengah-bawah, keberislaman menjadi bagian dari upaya meningkatkan spirit dan ethos kerja guna memperbaiki taraf hidup. Bagi kelompok marjinal, Islam menjadi sarana perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara yang telah diabaikan oleh negara.” Disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M. Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: