Keadilan Restoratif : Cita-Cita Hukum Bagi Perlindungan Anak Indonesia

Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa tindak pidana yang menyebabkan anak sebagai korban. Jumlah persoalannya pun bisa di katakan masuk pada kategori yang tinggi, hal tersebut di lihat dari data kasus yang terjadi di Indonesia mulai tahun 2011 hingga 2017 mencapai kisaran angka 9.000 yang mana di dalam data tersebut pun sebanyak hampir 300 kasusnya terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentu hal ini perlu menjadi sorotan bagi pihak-pihak terkait, baik dari elemen masyarakat, pemerintah, aktivis perempuan dan anak hingga lembaga-lembaga Negara yang concern di bidang perlindungan anak. Anak yang sejatinya wajib di lindungi dengan sebaik-baiknya berdasarkan nawacita yang telah dituangkan oleh para pendiri bangsa melalui UUD NRI 1945 hingga peraturan perundang-undangan lainnya, namun kontradiktif dengan apa yang telah menjadi realita sosial saat ini.

Konsep hukum kita pada saat ini perlahan mulai beranjak masuk pada era pembaharuan hukum, hal ini terlihat dengan munculnya suatu konsep baru yang di kemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana dunia maupun lokal yaitu di kenal dengan konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Keadilan restoratif mulai masuk “pintu gerbang” peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia melalui sistem peradilan pidana anak (SPPA), bahkan bentuk konkretnya ialah di bentuklah suatu peraturan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mana sistem ini menganut konsep keadilan restoratif. Pembentukan undang-undang ini bukanlah tanpa dasar yang jelas, tentu haruslah kita pahami bahwa anak-anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai kadar psikis dan mental yang belum sematang orang dewasa, artinya apabila terdapat anak-anak yang terjerat permasalahan hukum atau anak yang berhadapan hukum (ABH) baik sebagai korban, terutama bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan di rasa bukanlah suatu keinginan yang kuat dari si anak untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, pastilah terdapat faktor-faktor eksternal yang menyebabkan si anak berbuat hal yang mengandung unsur tindak pidana.

Oleh karenanya, konsep keadilan restoratif menawarkan hal yang positif yaitu pada setiap perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai subjek hukum, dalam penyelesaian kasusnya akan di upayakan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi) yaitu melalui diversi. Diversi merupakan proses penyelesaian pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari peradilan pidana ke luar peradilan dengan melakukan pemulihan terhadap korban, pelaku maupun masyarakat yang dalam prosesnya aparat penegak hukum sebagai mediator (pihak ketiga) yang mengupayakan adanya perdamaian di antara keduabelah pihak.

Namun, ada hal yang unik dalam penanganan tindak pidana anak pada akhir-akhir ini, yaitu munculnya tahapan penyelesaian kasus anak melalui proses mediasi penal, hal ini menjadi fenomena baru dan unik yang terjadi di dalam sistem penegakan hukum anak Indonesia terkhusus di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hal ini di buktikan dengan adanya lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun SKPD/UPT Pemerintahan Daerah yang memiliki tupoksi di bidang pemberdayaan perempuan dan anak. Secara umum, proses hukum diversi di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memang hanya dapat di lakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) tetapi unsur-unsur di luar aparat penegak hukum yang melakukan mediasi penal juga memperkuat legitimasi mediasinya melalui peraturan masing-masing. Untuk unsur pemerintah daerah dan KPAD memperkuat legitimasi mediasinya melalui Peraturan Daerah (PERDA), Peraturan KPAI dan Undang-Undang yang berkaitan lainnya, sedangkan LSM memperkuat legitimasi mediasinya melalui AD/ART.

Fakta hukum yang terjadi pun menganggap prosedur hukum diversi maupun mediasi penal di rasa mirip walaupun sebetulnya tidak sama, akan tetapi karena secara filosofis sistem peradilan pidana anak itu beorientasi dan menekankan upaya penanganan anak yang berhadapan hukum (ABH) di selesaikan melalui sistem peradilan pidana formal (non-litigasi). Oleh karena itu, agar terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dapat terlindungi dengan baik, maka salah satu bentuk penanganannya ditempuh melalui peradilan restoratif. Hal ini di perkuat melalui pandangan Soerjono Soekanto yang secara konsepsional beliau menyampaikan, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Proses ini tentulah di harapkan dapat menjadi kearifan lokal bagi budaya hukum (legal culture) Indonesia, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, hal ini turut menjadi permasalahan baru yang harus segera diselesaikan oleh seluruh stakeholders khususnya bagi para pemangku kekuasaan di kursi legislasi, karena dengan timbulnya pembaharuan hukum (fenomena hukum) ini perlulah peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang sekiranya untuk dapat segera mungkin di perbaiki atau di revisi sebagaimana mestinya sehingga para stakeholders di luar aparat penegak hukum yang melakukan mediasi penal dapat terakomodir dan juga dapat terintegrasinya antara peraturan yang satu dengan lainnya sehingga tidak terjadi legal gap atau tumpah tindih peraturan perundang-undangan. Kemudian, cita-cita hukum yang tertuang berdasarkan budaya hukum yang ada ini tidak hanya menjadi suatu budaya hukum “angan-angan” saja, melainkan menjadi suatu aturan yang memiliki bentuk (subtance) yang turut di aplikasikan oleh para pihak atau (structure).

 

Penulis adalah Ketua Umum PC IMM Kab. Bangka IMMawan Aldy Kurniawan, S.H.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: