Press Release : Menyoal Tuduhan Radikalisme Terhadap Din Syamsuddin

Oleh : Bidang Hikmah PC IMM Djazman Al Kindi Kota Yogyakarta

Gerakan Anti Radikalisme- Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) Konstisten melanjutkan keterlibatannya bersama seluruh komponen bangsa untuk memberantas praktek radikalisme yang dianggap mengganggu hakekat keberagaman di wilayah NKRI. Pada tanggal 21 Januari 2021 perwakilan dari GAR ITB menyerahkan dokumen-dokumen pelanggaran disiplin PNS dan tindak radikalisme atas nama Prof Dr. HM. Sirajuddin Syamsuddin,M.A.,P.hd kepada bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB). Juga diserahkan dokumen advokasi tentang pemberantasan intoleransi dan radikalisme di kampus-kampus perguruan tinggi.

Perwakilan GAR bertindak mewakili 1.977 orang anggota Gerakan Anti Radikalisme-Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) yaitu para alumni ITB lintas Angkatan dan lintas jurusan mendukung diterbitkannya Surat-Surat Terbuka GAR ITB. Dalam diskusi yang diselenggarkan oleh Pimpinan Cabang IMM Djazman al Kindi Kota Yogyakarta dan bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah,Nasyiyatul Aisyiyah, dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan di narasumberi oleh Dr.Trisno Raharjo S.H.,M.hum selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam paparannya beliau menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Din Syamsuddin bukan merupakan suatu tindak radikalisme melainkan hanya sebatas kritik yang dilakukan terhadap pemerintah atas kepeduliannya terhadap persoalan bangsa dan negara ini. GAR disini diindikasikan hanya menjadikan Din Syamsuddin sebagai sasaran tembak dikarenakan Din Syamsudin merupakan salah satu wali amanah yang ada di ITB yang bertujuan untuk memajukan ITB, dan ada indikasi GAR tidak suka beliau ada disitu.

Jika mengacu kepada kritik-kritik yang dilayangkan oleh Din Syamsuddin pada masa pemerintahan SBY, kita jumpai krtitikan yang disampaikan lebih keras dan tajam jika dibandingkan dengan periode pemerintahan Jokowi saat ini. Sebagai satu contoh mengacu pada kritik yang disampaikan oleh Din Syamsudin pada pemerintahn SBY beliau pernah menyampaikan bahwasanya jika penanganan tindak pidana terorisme dilakukan dengan cara-cara penanganan yang dilakukan oleh densus 88 maka sebaiknya densus 88 dibubarkan saja, hal ini sudah jelas kritik yang disampaikan oleh Din Syansudin begitu keras pada masa itu. Tindakan yang dilakukan oleh GAR ini menurut Trisno tidak ada dasar yang kuat karena surat tersebut tidak jelas siapa yang menandatangani,kemudian siapa ketuanya tidak ada transpalansi yang jelas. Trisno juga memberikan masukan bahwasanya jika ada surat-surat yang arahnya ke arah gugatan yang ditujukkan kepada kementrian pihak kementerian harus meneliti dulu dari Lembaga mana surat tersebut ditujukkan tidak asal menerima semua surat ataupun dokumen. Dengan pertimbangan tersebut pihak kementerian punya inisiatif apakah akan menemui atupun tidak lembaga tersebut. Dalam diskusi ini Trisno mengutip pendapat dari M.Buysro Muqoddas Ketua PP Muhammadiyah sebagai berikut “selama ini yang di cap radikal kenapa selalu orang islam, hanya umat islam saja yang sering dijadikan terdakwa permanen sejak orde baru hingga sekarang.

Seharusnya dalam memberi label radikal atau ekstremisme kepada seseorang masyarakat maupun para penegak hukum lebih berhati-hati. Mengacu pendapat tersebut wajar bila umat islam sebagai mayoritas warga Indonesia banyak menemui persoaln-persoalan tersebut. Menyikapi tuduhan tersebut Trisno Raharjo selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah banyak mendapatkan pertanyaan perihal kasus tersebut, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut, Trisno menyampaikan bahwa pihaknya akan mendalami terlebih dahulu apakah persoalan ini harus disikapi atau tidak, beliau mengatakan akan melakukan sikap resmi dalam 1-2 hari kedepan. Menanggapi tuduhan tersebut Trisno mengatakan bahwa Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan silturahmi ke rumah Din Syamsuddin kemudian akan melakukan upaya bantuan hukum kepada Din Syamsuddin. Trisno mengatakan pihaknya siap mendukung Din Syamsuddin apabila kasus ini tetap dilanjutkan. Trisno juga mengatakan bahwasanya banyak media online melalui youtube yang justru menayangkan dan seolah-olah mengatakan baha Din Syamsuddin adalah seorang radikal. Oleh karena itu Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah serius dalam mengusut tuduhan-tuduhan tersebut, utamanya tidak melulu hanya GAR saja akan tetapi akan menindak chanel-chanel youtube yang dengan sengaja membuat video tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin.

Dalam keterangan yang disampaikan Trisno Majelis Hukum dan HAM serius akan melakukan bantuan hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut dan harapannya tidak aka ada lagi kasus sama yang terulang dengan penuduhan tanpa disertai dasar yang kuat. Kesimpulannya kritik yang disampaikan oleh Din Syamsuddin adalah bagian dari rasa cinta dan pedulinya beliau atas persoalan bangsa ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: