Polemik Pelaksanaan Pilkada Di Era Pandemi: Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul 2020

Oleh : Muhammad Rizki Ramadhani (Kabid Hikmah PC IMM Djazman Al Kindi 21/22)

Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia pada tahun 2020 saat ini mengalami dinamika politik yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini pilkada sempat menjadi pro-kontra diakibatkan adanya virus corona atau covid-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 dan kemudian sampai di Indonesia sekitar bulan Januari 2020. Saat ini Covid-19 terus menyebar  pesat ke pelosok wilayah negeri ini yang dampaknya sampai menimbulkan kematian, sehingga menyebabkan terjadinya banyak perubahan dari berbagai sektor kehidupan tak terkecuali tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah di era pandemi seperti saat ini. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bantul seharusnya dilaksanakan pemungutan suara pada 23 September 2020 kini berubah menjadi 9 Desember 2020 yang diakibatkan adanya covid-19. Pilkada sempat diragukan dapat dilaksanakan, ini terbukti pada tahap persiapan pelaksanaannya sempat mengalami beberapa perubahan dari tanggal yang sudah ditetapkan kemudian dimundurkan karena covid-19 ini.

Keadaan di masyarakat sendiri, banyak terjadi pertentangan terkait dengan tetap diselenggarakannya pilkada di era pandemi saat ini. Pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 ini, tak pelak mengalami berbagai kendala baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaannya. Pengertian pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengacu Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang  pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemeritah Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk kota.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020 ini semua aktor yang terlibat di dalamnya meliputi bakal calon, penyelenggara, ataupun partai politik mengalami kesulitan karena dengan adanya penentuan status kedaruratan kesehatan semua interaksi dalam masyarakat pasti akan dikurangi. Pembatasan ini menyebabkan kesulitan bagi aktor politik untuk melakukan manuver politik dalam kontestasi pemilihan daerah di era pandemi sekarang ini. Secara teknis dalam mengantisipasi pilkada di era pandemi Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan kebijakan yang telah tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan/atau pemilihan Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan/atau Wakil WaliKota tahun 2020. Dalam keputusan tersebut melahirkan 4 tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang ditunda meliputi pelantikan panitia pemungutan suara, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan panitia pemutakhiran data pemilih. serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih (Hasibuan, 2020).

Perpu Nomor 2 Tahun 2020 merupakan kesimpulan dari semua rangkaian rapat kerja yang esensinya tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Dengan dikeluarkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut maka pemilihan kepala daerah pada masa pandemi ini tetap akan bergulir. Penyebaran kasus covid-19 di Kabupaten Bantul sendiri mengalami angka penyebaran yang belum bisa dibendung karena masih banyak warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan dapat ditemui di jalan-jalan, masih ada orang yang tidak memakai masker dan masih terjadi perkumpulan dan kerumunan orang. Dalam tahap persiapan dari KPU dan Bawaslu pun tidak seperti saat pemilihan normal. Pihak KPU maupun Bawaslu dipastikan akan bekerja lebih keras karena pilkada pada tahun ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menghindari atau meminimalisir “korban” pemilu di era pandemi.

Menurut penulis pelaksanaan pilkada pada era pandemi dengan wabah virus covid-19 yang belum bisa dibendung ini sangat kurang tepat. Ada pertaruhan besar di sini, dimana antara hak hidup dan hak memilih seolah diperhadapkan dan hak memilih dengan pertaruhan hak untuk hidup diutamakan di atas segala hak lainnya. Seharusnya kita bisa memetik pelajaran penting pada pemilihan presiden 2019 lalu dimana pada saat itu belum muncul virus corona akan tetapi dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) banyak terjadi korban jiwa yang diakibatkan beberapa faktor antara lain karena kelelahan. Dapat dibayangkan apabila pelaksanaan pilkada pada era pandemi ini tetap dilaksanakan maka sudah tentu konsekuensi mengenai timbulnya (kemungkinan) korban jiwa lebih tinggi karena saat ini kita sedang berhadapan langsung dengan ancaman virus covid-19. Oleh karena itu, pemerintah harus bekerja keras dalam menjaga protokol kesehatan pada saat pemungutaan suara supaya pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa akibat Covid-19. Kendatipun dalam tahapan pemilihan sudah diterapkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tapi tidak dapat menjamin sepenuhnya terhindar dari bahaya virus corona.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: